MAKALAH SOSIOLOGI HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari adanya hukum ini, merupakan cita-cita masyarkat Indonesia yang sejak dulu diinginkannya, salah satunya adalah mengenai keadilan. Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia, sebagai ideal, cita-cita menanggapi keadilan tidak pernah tuntas dicari dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan menjadi diskursi panjang dalam sejarah perdaban manusia. Konsepsi keadilan sangat penting bagi negara hukum yang menjadi pijakan semua pihak bagi warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.

Penegasan dalam UUD tersebut, mengharuskan bahwa dalam sebuah negara hukum harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum melalui jalur hukum. Hukum yang superioritas tidak tunduk dibawah kepentingan apapun selain kepentingan hukum itu sendiri, yakni mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Tetapi hukum tidak pernah berjalan secara otomatis. Hukum dalam sebuah negara hukum selalu berhubungan dan berkaitan dengan aparat penegakan hukum sebagai pihak yang berperan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang tegas dan adil membuat hukum tersebut menjadi superior, memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak.

1.2  Rumusan Masalah
 Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah :
·         Bagaimana tujuan dari hukum, dan itu dapat diketahui dari ahli-ahli hukum sendiri yang melihat bagaimana hukum itu terjadinya.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan kelompok kami dalam membuat makalah ini adalah untuk dapat mengetahui tentang berbagai macam tujuan dari hukum

1.4 Manfaat Penelitian
v  memberikan informasi tambahan wawasan atau pengetahuan kepada pembaca mengenai tujuan dari adanya hukum itu sendiri.










1
BAB II
PEMBAHASAN


A. pengertian dari tujuan hukum menurut sumber R. Soeroso dibagi atas :
a.       Menurut pendapat para ahli :
·         Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.  Dalam bukunya yang berjudul “ perbuatan melanggar hukum “. Mengemukakan bahwa hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Wujud dan jumlah kepentingan tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Usaha untuk memenuhi keinginan-keinginan yang timbul untuk mencapainya, mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara beragam  kepentingan para anggota masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi guncang dan keguncangan itu harus dihindari. Menghindari inilah maksud dari tujuan hukum tersebut

·         Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya yang berjudul “ dasar-dasar hukum dan pengadilan “, ia mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut Porf. Subekti, keadilan berasal dari tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan apa yang ada di dunia ini semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian hukum tidak hanya mencari berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain tetapi juga tuntutan mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.[1]


·         Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn, dalam bukunya “ inleiding to de studie van het nederlanse tecth “ , ia mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Perdamaian dalam hukum dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda pihak yang merugikan. Pendapat Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori tujuan hukum ( teori etis dan utilitis ).[2]

·         Aristoteles, dalam bukunya ‘ rhetorica “ teori bahwa tujuan hukum mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum dietentukan oleh kesadaran etis mengenai cara yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. keadilan dengan memeberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karena itu, hukum harus membuat apa yang dinamakan “ algameene regels “ yaitu peraturan atau ketentuan – ketentuan hukum umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memeberikan keputusan . jadi penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkret diserahkan pada hakim, maka dari tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran pengadilan.

·         Jeremi Benthem, dalaam bukunya “ introduction to the modals dan legislation “ , ia mengatakan bahwa tujuan hukum semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka tujuan hukum adalah memberi faedah sebanyak –banyaknya. Dalam hal ini, pendapat Betham dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.  [3]

·         Mr. J.H.P. Bellefroid, ia menggabungkan 2 pandangan ekstrim. Ia menyatakan dalam bukunya “ inleiding tot de rechtswetenshap in nederland “ bahwa isi hukum ahrus ditentukan menurut 2 asas ialah asas keadilan dan faedah.

b.      Algemeene Regels. Mengenai keadilan telah disinggung tentang algemeene regels, pandangan ini akan lebih jelas diberikan contoh mengenai :
·         Contoh-contoh algameene regels yang dirasakan kurang adil. Terdapat dalam hal-hal yang berikut :
a)      Pasal 330 dan pasal 1330 KUH perdata yang berasal dari burgerlijk wetboek ( BW ).  Pasal 330 berbunyi “ belum cukup umur ( belum dewasa ) adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Dan 1330 berbunyi “ tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang istri dalam perkawinan”.

b)      Pasal 34 KUH perdata yang berbunyi “ seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain lewat dari waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir di bubarkan “. Maksud dari pasal 34 tersebut adalah untuk mencegah keraguan-keraguan menegnai anak ( confusio sanguinis ). Karena memang pasal ini merupakan ketentuan umum ( algemeene regels ) yang mengkehendaki kepastian hukum, maka kantor cacatan sipil dan pengadilan tidak akan memberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan lagi setelah perceraian.

c)      Pasal 11 yang berbunyi :
ü  Ayat 1 “ bagi seorang wanita yang putus perkawinan berlaku jangka waktu menunggu “
ü  Ayat 2 “ tenggang waktu tunggu pada ayat 1 aka diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.[4]
Dalam peraturan pelaksana No. 1 tahun 1974 pasal 39 yang menetapkan bahwa masa tunggu bagi seorang janda yaitu :
1)      Apabila perkawinan ptutus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2)      Apabila perkawinan putus karena penceraian waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
3)      Apabila perkawinan putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Dan juga bahwa hukum islam juga mengenal walktu tunggu yang dinamakan iddah, waktu iddah adalah 3 bulan 10 hari atau 100 hari.  [5]
·         Contoh-contoh peraturan umum tersebut adalah :
1)      Itikad baik ( ps 1338 ayat 3 KUH perdata ) yang berbunyi “ perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “.
2)      Itikad buruk ( ps 1362 KUH Perdata ) yang berbunyi “ siapa dengan itikad buruk telah diterima sesuatu yang tidak harus diterimanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga. Hasil pembayaran yang demikian itu dengan tidak mengurangi penggantian biaya rugi dan bunga jika barang telah terjadi kemerosotan “.
3)      Hal-hal yang harus dirahasiakan ( pasal 48 ayat 1 UU No. 7 tahu 1992 tentang perbankan ) yang berbunyi “ anggota Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 dan pasal 34 ayat 1dan 2, diancan dengan kurungan pidana paling lama 1 tahu atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.
Salah satu cara penafsiran terhadap peraturan umum yang dilakukan hakim adalah pertama-tama menanyakan peristiwa tau kejadian kepada para pihak yang bersengketa dan oleh hakim dihibungkan dengan peraturan umum pada pasal dalam undang-undang, kemudian hakim menafsirkan apakah terdapat pelanggaran atas pasal undang-undang tersebuta atau tidak , sehingga penafsiran ini akan menghasilkan hukum yang akan menghilangkan atau mengurangi rasa ketidakadilan.[6]
c.       Tentang keadilan , dibagi atas 2 macam yaitu :
1)      Keadilan distribusi atau justitia distributiva. Adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya tau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara ,masyarakat dengan perorangan.  Disini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Contoh : seorang pekerja dpata upah Rp. 1.000,- /jam, maka ia mendapat upah Rp. 5.000,- apabila bekerja 5 jam lamanya.
2)      Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa adalah suatu keadilan yang dierima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan ini berperan pada tukar-menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyak nilainya.Keadilan ini lebih menguasai hubungan antara perorangan. Contoh: dalam organisasi perusahaan ada beberapa bagian yaitu : bagian personalia, umum, keuangan terbagi dalam seksi kas, deposito dan jasa.

B.Menurut buku Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn
Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai , hukum mengkehendaki perdamaian. Hal itulah yang ducapkan oleh salah satu prolog dari hukum rakyat Franka Salis, Lex Salica kira-kira 500 tahun sebelum masehi, yang zaman dahulu berpengaruh dalam bangsa-bangsa Germania. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan , kemerdekaan , jiwa, harta, harta terhadap yang merugikannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Ia juga menggatakan keadilan dibagi 2 yaitu :
ü  keadilan distributief yaitu keadilan memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Kedilan ini lebih menguasai hubungan antara perorangan khusus.
ü  keadilan commutatief yaitu keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan, ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa , dalam sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan ini menguasai hubungan  antara masyarakat, khususnya negara dengan perseorangan.
Teori itu disebut teori-teori yang ethis karena menurut teori itu isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini lebih memberatkan kepada kadar keadilan hukum, karena ia tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, semata-mata memiliki tujuan tiap-tiap orang yang patut diterima , maka ia dapat membentuk peraturan –peraturan umum.
Geny mengatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan. Dan menurut Apeldoorn hal tersebut dalam prinsip sama sekali harus di tolak dan menurutnya jika apa yang dikatakan adil, bergantung atau ikut bergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan berfaedah , maka kita meniadakan keadilan.[7]
C.Menurut dari Drs. Sudarsono, S.H., M.Si.  pengertian dari tujuan hukum dari beberapa ahli hukum yaitu :
1)      geny, dalam bukunya “ science et technique en dreit pirve “ Geny mengajarka bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai daripada keadilan disebutkannya “ kepentingan daya guna dan kemanfaatan “.
2)      Teori etis, menyatakan bahwa  hukuman itu semata-mata mengkehendaki keadilan, karena menurut teori ini hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis kita mgenai apa yanga dil adn apa yang tidak adil.
3)      Dr. Soedjono Dirjosisworo, mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum ini maka kehidupan individu ditengah-tengah pergaulan hidupnya, perlu suatu pendekatan yaitu :
ü  Kebebasan dan ketertiban. Arti kebebasan mengaitkan diri untuk tidak menganggu sesamanya, dengan kata lain terarah yakni kebebasan yang sekaligus dalam suasana ketertiban. Kebebasan adalah suasana yang terarah , tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.
ü  Kepentingan pribadi dan kepentingan antaribadi. Kepentingan pribadi secara ideal hendaknya seoptimal mungkin dipenuhi, namun tanpa mengurangi atau bahkan dapat menrugikan kepentingan individu-individu lain.
ü  Keseimbangan hukum dan kepastian hukum. Keseimbangan hukum, lebih kepada kerja hukum yang menelaah pada persoalan anatara pihak-pihak dan membina suatu kebijaksanaan yang dapat mencerminkan keadilan atas bertemunya dua kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak.
ü  Kebendaan dan keakhlakan. Keseimbangan kebendaan dan keakhlakan dapat mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
ü  Kelestarian dan kebaruan. Kelestarian akan memepertahankan kemampuan yang telah dicapai dalam kehidupan bersama, memang diperlukan bagi suatu stabilitas yang telah dapat dicapai pada suatu pergaulan hidup tertentu. Kestabilan dan usaha mencengah konflik memang perlu, tetapi harus diperhatikan agar tidak terjadi kemandengan. Masyarakat berkembang maju, sehingga dibuka kemungkinan pembaruan, asal tidak membawa ketengangan dan konflik. Antara kelestarian dan kebaruan hendaknya serasi.[8]

Maksud dengan adanya hukum adalah masyarakat yang mengenal keadilan dan melaksanakn kepastian hukum dan mendapat bantuan dari hukum dalam mengadakan kebutuhan-kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya, yang dengan adil dibagi-bagikan kepada anggota-anggotanya, sedangkan kebutuhan – kebutuhan hidup diperoleh dengan usaha tenaga yang sekurang-kurangnya, masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang benar-benar dicita-citakan oleh setiap bangsa. Keseimbangan adalam masyarakat tak akan terganggu, karena keamanan dan kesejahteraan meliputi seluruh anggota-anggotanya. Dan ia mengkehendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur, damai dalam seluruh lapisan masyarakat.[9]

















BAB III
PENUTUP


1.1  KESIMPULAN
Ø  Bahwa tujuan dari hukum itu sendiri pada pada dasarnya adalah untuk memperoleh keadilan, dan keadilan itu sendiri yang sulit untuk ditenggakkan walaupun adanya penegak dalam menegakkan hukum yaitu UU, namun dengan adanya undang-undang malahan para hakim dalam praktek  melaksanakan hukum jauh berbeda dengan yang sebenarnya. Malahan hakim yang menentukan UU. Bukan dengan adanya UU , hukum semakin membaik, tapi apa yang diinginkan di luar keinginan kita semua.

1.2  SARAN
Ø  Kami berharap adanya masukan, kritikan, saran maupun tambahan yang bersifat membangun agar makalah yang sederhana ini lebih baik lagi.
Ø  Di tingkat Universitas, agar lebih diperjelas dan diberi pemahaman kepada mahasisiwa,bagaimana hukum yang sesungguhnya yang harus ada, agar para mahasiswa-mahasiswi bisa berpartisipasi atau memberi pemahaman jika terjadi pelanggaran hukum. Bukan hanya di tingkat Universitas saja, akan menjadi lebih baik lagi jika di beri pemahaman, ketika anak sudah memasuki dunia pendidikan. 

DAFTAR  PUSTAKA

·         Soeroso, R.2007.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta : Sinar Grafika.
·         Sudarsono.2004.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta : Rineka Cipta.
·         Apeldoorn, Van.1996.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta : Pradnya Paramita.









[1]R. Soeroso, SH.2007.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.57                                                                  2
[2]Ibid, hal. 57
[3]Drs. Sudarno., S.H., M,Si.2004.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 53.                         3
[4]Ibid, Hal.61.                                                                                                                                                                                 
[5]Ibid, Hal. 62.                                                                                                                                                                               4
[6]Ibid, Hal. 63.                                                                                                                                                                              5
[7]Ibid, Hal.15.                                                                                                                                                                                6
[8]Ibid, Hal.56-57.
[9]Ibid, Hal.49.                                                                                                                                                                                7

Comments