MAKALAH SOSIOLOGI HUKUM
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang Masalah
Tujuan
dari adanya hukum ini, merupakan cita-cita masyarkat Indonesia yang sejak dulu
diinginkannya, salah satunya adalah mengenai keadilan. Keadilan merupakan nilai
ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia, sebagai ideal, cita-cita
menanggapi keadilan tidak pernah tuntas dicari dan tidak pernah selesai
dibahas. Keadilan akan menjadi diskursi panjang dalam sejarah perdaban manusia.
Konsepsi keadilan sangat penting bagi negara hukum yang menjadi pijakan semua
pihak bagi warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam
menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.
Penegasan
dalam UUD tersebut, mengharuskan bahwa dalam sebuah negara hukum harus
menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum melalui jalur
hukum. Hukum yang superioritas tidak tunduk dibawah kepentingan apapun selain
kepentingan hukum itu sendiri, yakni mencapai keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Tetapi hukum tidak pernah berjalan
secara otomatis. Hukum dalam sebuah negara hukum selalu berhubungan dan
berkaitan dengan aparat penegakan hukum sebagai pihak yang berperan untuk
menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang tegas dan
adil membuat hukum tersebut menjadi superior, memiliki keunggulan, kelebihan
yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak.
1.2 Rumusan Masalah
Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas pada
makalah ini adalah :
·
Bagaimana
tujuan dari hukum, dan itu dapat diketahui dari ahli-ahli hukum sendiri yang
melihat bagaimana hukum itu terjadinya.
1.3 Tujuan
Penelitian
Tujuan
kelompok kami dalam membuat makalah ini adalah untuk dapat mengetahui tentang
berbagai macam tujuan dari hukum
1.4 Manfaat
Penelitian
v memberikan
informasi tambahan wawasan atau pengetahuan kepada pembaca mengenai tujuan dari
adanya hukum itu sendiri.
1
BAB
II
PEMBAHASAN
A. pengertian dari tujuan hukum menurut sumber R.
Soeroso dibagi atas :
a.
Menurut pendapat para ahli :
·
Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dalam bukunya yang berjudul “ perbuatan
melanggar hukum “. Mengemukakan bahwa hukum adalah mengadakan keselamatan,
kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Wujud dan jumlah kepentingan
tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh para anggota
masyarakat masing-masing. Usaha untuk memenuhi keinginan-keinginan yang timbul
untuk mencapainya, mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara
beragam kepentingan para anggota
masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi guncang dan keguncangan itu harus
dihindari. Menghindari inilah maksud dari tujuan hukum tersebut
·
Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya yang
berjudul “ dasar-dasar hukum dan pengadilan “, ia mengemukakan bahwa hukum itu
mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaan rakyat. Dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut
Porf. Subekti, keadilan berasal dari tuhan YME dan setiap orang diberi
kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan apa yang
ada di dunia ini semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.
Dengan demikian hukum tidak hanya mencari berbagai kepentingan yang
bertentangan satu sama lain tetapi juga tuntutan mendapatkan keseimbangan
antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.[1]
·
Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn, dalam
bukunya “ inleiding to de studie van het nederlanse tecth “ , ia mengatakan
bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai
dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil
dan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain,
dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Perdamaian dalam
hukum dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum
manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda pihak yang
merugikan. Pendapat Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori
tujuan hukum ( teori etis dan utilitis ).[2]
·
Aristoteles, dalam bukunya ‘ rhetorica “
teori bahwa tujuan hukum mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi daripada
hukum dietentukan oleh kesadaran etis mengenai cara yang dikatakan adil dan apa
yang tidak adil. keadilan dengan memeberikan kepada tiap-tiap orang apa yang
berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh
karena itu, hukum harus membuat apa yang dinamakan “ algameene regels “ yaitu
peraturan atau ketentuan – ketentuan hukum umum. Peraturan ini diperlukan oleh
masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu
dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada
kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memeberikan keputusan . jadi
penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkret diserahkan pada hakim,
maka dari tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim
dapat diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran pengadilan.
·
Jeremi Benthem, dalaam bukunya “
introduction to the modals dan legislation “ , ia mengatakan bahwa tujuan hukum
semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititikberatkan pada
hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan
soal keadilan. Maka tujuan hukum adalah memberi faedah sebanyak –banyaknya. Dalam
hal ini, pendapat Betham dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah dan
bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan. [3]
·
Mr. J.H.P. Bellefroid, ia menggabungkan
2 pandangan ekstrim. Ia menyatakan dalam bukunya “ inleiding tot de rechtswetenshap
in nederland “ bahwa isi hukum ahrus ditentukan menurut 2 asas ialah asas
keadilan dan faedah.
b.
Algemeene Regels. Mengenai keadilan
telah disinggung tentang algemeene regels, pandangan ini akan lebih jelas
diberikan contoh mengenai :
·
Contoh-contoh algameene regels yang
dirasakan kurang adil. Terdapat dalam hal-hal yang berikut :
a) Pasal
330 dan pasal 1330 KUH perdata yang berasal dari burgerlijk wetboek ( BW
). Pasal 330 berbunyi “ belum cukup umur
( belum dewasa ) adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum
melangsungkan pernikahan. Dan 1330 berbunyi “ tidak cakap untuk membuat
perjanjian adalah : orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah
pengampuan, seorang istri dalam perkawinan”.
b) Pasal
34 KUH perdata yang berbunyi “ seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi
selain lewat dari waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir di bubarkan “.
Maksud dari pasal 34 tersebut adalah untuk mencegah keraguan-keraguan menegnai
anak ( confusio sanguinis ). Karena memang pasal ini merupakan ketentuan umum (
algemeene regels ) yang mengkehendaki kepastian hukum, maka kantor cacatan
sipil dan pengadilan tidak akan memberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan
lagi setelah perceraian.
c) Pasal
11 yang berbunyi :
ü Ayat
1 “ bagi seorang wanita yang putus perkawinan berlaku jangka waktu menunggu “
ü Ayat
2 “ tenggang waktu tunggu pada ayat 1 aka diatur dalam peraturan pemerintah
lebih lanjut.[4]
Dalam
peraturan pelaksana No. 1 tahun 1974 pasal 39 yang menetapkan bahwa masa tunggu
bagi seorang janda yaitu :
1) Apabila
perkawinan ptutus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2) Apabila
perkawinan putus karena penceraian waktu tunggu bagi yang masih datang bulan
ditetapkan 3 kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang tidak datang
bulan ditetapkan 90 hari.
3) Apabila
perkawinan putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu
ditetapkan sampai melahirkan.
Dan
juga bahwa hukum islam juga mengenal walktu tunggu yang dinamakan iddah, waktu
iddah adalah 3 bulan 10 hari atau 100 hari.
[5]
·
Contoh-contoh peraturan umum tersebut
adalah :
1) Itikad
baik ( ps 1338 ayat 3 KUH perdata ) yang berbunyi “ perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik “.
2) Itikad
buruk ( ps 1362 KUH Perdata ) yang berbunyi “ siapa dengan itikad buruk telah
diterima sesuatu yang tidak harus diterimanya, diwajibkan mengembalikan dengan
bunga. Hasil pembayaran yang demikian itu dengan tidak mengurangi penggantian
biaya rugi dan bunga jika barang telah terjadi kemerosotan “.
3) Hal-hal
yang harus dirahasiakan ( pasal 48 ayat 1 UU No. 7 tahu 1992 tentang perbankan
) yang berbunyi “ anggota Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank lalai
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
30 ayat 1 dan 2 dan pasal 34 ayat 1dan 2, diancan dengan kurungan pidana paling
lama 1 tahu atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.
Salah satu cara
penafsiran terhadap peraturan umum yang dilakukan hakim adalah pertama-tama
menanyakan peristiwa tau kejadian kepada para pihak yang bersengketa dan oleh
hakim dihibungkan dengan peraturan umum pada pasal dalam undang-undang,
kemudian hakim menafsirkan apakah terdapat pelanggaran atas pasal undang-undang
tersebuta atau tidak , sehingga penafsiran ini akan menghasilkan hukum yang
akan menghilangkan atau mengurangi rasa ketidakadilan.[6]
c.
Tentang keadilan , dibagi atas 2 macam
yaitu :
1) Keadilan
distribusi atau justitia distributiva. Adalah suatu keadilan yang memberikan
kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya tau pembagian menurut haknya
masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara ,masyarakat dengan
perorangan. Disini pengertian keadilan
bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Contoh : seorang pekerja dpata
upah Rp. 1.000,- /jam, maka ia mendapat upah Rp. 5.000,- apabila bekerja 5 jam
lamanya.
2) Keadilan
kumulatif atau justitia cummulativa adalah suatu keadilan yang dierima oleh
masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan ini
berperan pada tukar-menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyak
nilainya.Keadilan ini lebih menguasai hubungan antara perorangan. Contoh: dalam
organisasi perusahaan ada beberapa bagian yaitu : bagian personalia, umum,
keuangan terbagi dalam seksi kas, deposito dan jasa.
B.Menurut buku Mr.
Dr. L.J. Van Apeldoorn
Tujuan
hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai , hukum mengkehendaki
perdamaian. Hal itulah yang ducapkan oleh salah satu prolog dari hukum rakyat
Franka Salis, Lex Salica kira-kira 500 tahun sebelum masehi, yang zaman dahulu
berpengaruh dalam bangsa-bangsa Germania. Perdamaian diantara manusia
dipertahankan oleh hukum dengan kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu,
kehormatan , kemerdekaan , jiwa, harta, harta terhadap yang merugikannya.
Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan
berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Ia juga menggatakan
keadilan dibagi 2 yaitu :
ü keadilan
distributief yaitu keadilan memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut
jasanya. Kedilan ini lebih menguasai hubungan antara perorangan khusus.
ü keadilan
commutatief yaitu keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya
dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan, ia memegang peranan dalam
tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa , dalam sebanyak
mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan ini
menguasai hubungan antara masyarakat,
khususnya negara dengan perseorangan.
Teori itu disebut
teori-teori yang ethis karena menurut teori itu isi hukum semata-mata
ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak
adil. Teori ini lebih memberatkan kepada kadar keadilan hukum, karena ia tidak
cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Jika hukum semata-mata menghendaki
keadilan, semata-mata memiliki tujuan tiap-tiap orang yang patut diterima ,
maka ia dapat membentuk peraturan –peraturan umum.
Geny mengatakan bahwa
tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga
memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai suatu unsur
dari pengertian keadilan. Dan menurut Apeldoorn hal tersebut dalam prinsip sama
sekali harus di tolak dan menurutnya jika apa yang dikatakan adil, bergantung
atau ikut bergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan berfaedah , maka kita
meniadakan keadilan.[7]
C.Menurut dari Drs.
Sudarsono, S.H., M.Si. pengertian
dari tujuan hukum dari beberapa ahli hukum yaitu :
1) geny,
dalam bukunya “ science et technique en dreit pirve “ Geny mengajarka bahwa tujuan
hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai daripada keadilan
disebutkannya “ kepentingan daya guna dan kemanfaatan “.
2) Teori
etis, menyatakan bahwa hukuman itu
semata-mata mengkehendaki keadilan, karena menurut teori ini hukum semata-mata
ditentukan oleh kesadaran etis kita mgenai apa yanga dil adn apa yang tidak
adil.
3) Dr.
Soedjono Dirjosisworo, mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum ini maka
kehidupan individu ditengah-tengah pergaulan hidupnya, perlu suatu pendekatan
yaitu :
ü Kebebasan
dan ketertiban. Arti kebebasan mengaitkan diri untuk tidak menganggu sesamanya,
dengan kata lain terarah yakni kebebasan yang sekaligus dalam suasana
ketertiban. Kebebasan adalah suasana yang terarah , tertuju kepada suasana yang
didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.
ü Kepentingan
pribadi dan kepentingan antaribadi. Kepentingan pribadi secara ideal hendaknya
seoptimal mungkin dipenuhi, namun tanpa mengurangi atau bahkan dapat menrugikan
kepentingan individu-individu lain.
ü Keseimbangan
hukum dan kepastian hukum. Keseimbangan hukum, lebih kepada kerja hukum yang
menelaah pada persoalan anatara pihak-pihak dan membina suatu kebijaksanaan
yang dapat mencerminkan keadilan atas bertemunya dua kepentingan yang berbeda
antara kedua belah pihak.
ü Kebendaan
dan keakhlakan. Keseimbangan kebendaan dan keakhlakan dapat mencapai tujuan
hukum dalam masyarakat.
ü Kelestarian
dan kebaruan. Kelestarian akan memepertahankan kemampuan yang telah dicapai
dalam kehidupan bersama, memang diperlukan bagi suatu stabilitas yang telah
dapat dicapai pada suatu pergaulan hidup tertentu. Kestabilan dan usaha
mencengah konflik memang perlu, tetapi harus diperhatikan agar tidak terjadi
kemandengan. Masyarakat berkembang maju, sehingga dibuka kemungkinan pembaruan,
asal tidak membawa ketengangan dan konflik. Antara kelestarian dan kebaruan
hendaknya serasi.[8]
Maksud dengan adanya
hukum adalah masyarakat yang mengenal keadilan dan melaksanakn kepastian hukum
dan mendapat bantuan dari hukum dalam mengadakan kebutuhan-kebutuhan hidup
sebanyak-banyaknya, yang dengan adil dibagi-bagikan kepada anggota-anggotanya,
sedangkan kebutuhan – kebutuhan hidup diperoleh dengan usaha tenaga yang
sekurang-kurangnya, masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang benar-benar
dicita-citakan oleh setiap bangsa. Keseimbangan adalam masyarakat tak akan
terganggu, karena keamanan dan kesejahteraan meliputi seluruh
anggota-anggotanya. Dan ia mengkehendaki kerukunan dan perdamaian dalam
pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur, damai dalam
seluruh lapisan masyarakat.[9]
BAB
III
PENUTUP
1.1 KESIMPULAN
Ø Bahwa
tujuan dari hukum itu sendiri pada pada dasarnya adalah untuk memperoleh
keadilan, dan keadilan itu sendiri yang sulit untuk ditenggakkan walaupun
adanya penegak dalam menegakkan hukum yaitu UU, namun dengan adanya
undang-undang malahan para hakim dalam praktek
melaksanakan hukum jauh berbeda dengan yang sebenarnya. Malahan hakim
yang menentukan UU. Bukan dengan adanya UU , hukum semakin membaik, tapi apa
yang diinginkan di luar keinginan kita semua.
1.2 SARAN
Ø Kami
berharap adanya masukan, kritikan, saran maupun tambahan yang bersifat
membangun agar makalah yang sederhana ini lebih baik lagi.
Ø Di
tingkat Universitas, agar lebih diperjelas dan diberi pemahaman kepada
mahasisiwa,bagaimana hukum yang sesungguhnya yang harus ada, agar para
mahasiswa-mahasiswi bisa berpartisipasi atau memberi pemahaman jika terjadi
pelanggaran hukum. Bukan hanya di tingkat Universitas saja, akan menjadi lebih
baik lagi jika di beri pemahaman, ketika anak sudah memasuki dunia pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
·
Soeroso, R.2007.Pengantar Ilmu
Hukum.Jakarta : Sinar Grafika.
·
Sudarsono.2004.Pengantar Ilmu
Hukum.Jakarta : Rineka Cipta.
·
Apeldoorn, Van.1996.Pengantar Ilmu
Hukum.Jakarta : Pradnya Paramita.
[1]R.
Soeroso, SH.2007.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.57 2
[2]Ibid,
hal. 57
[3]Drs.
Sudarno., S.H., M,Si.2004.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal.
53. 3
[4]Ibid,
Hal.61.
[5]Ibid,
Hal. 62. 4
[6]Ibid,
Hal. 63. 5
[7]Ibid,
Hal.15. 6
[8]Ibid,
Hal.56-57.
[9]Ibid,
Hal.49. 7
Comments
Post a Comment